Melalui Rakor Humas, SKK Migas – KKKS Wilayah Kerja Sumbagut Berupaya Mengimplementasikan SDG’s dalam Pengelolaan PPM

Sumatera Barat – Padang

Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengadakan rapat koordinasi kehumasan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Hotel Mercure Padang, Kamis (26-27/9/2019). Rakor ini diikuti lebih dari 120 peserta, terdiri dari SKK Migas dan KKKS wilayah Sumbagut, Pemerintah Daerah Sumatra Barat serta beberapa undangan dan mahasiswa. Rakor kali ini mengusung tema, “Menuju Implementasi Sustainable Development Goals dalam Pengelolaan Program Pengembangan Masyarakat”.

Rapat kali ini digelar untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan pemahaman, terkait isu-isu terkini dalam industri Hulu Migas. Selain itu rapat berkala ini juga berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara SKK Migas, KKKS dan Pemda di Wilayah Operasi Sumbagut.

Kepala SKK Migas Sumbagut, Avicenia Darwis mengatakan “Kita bersyukur karena Wilayah Sumbagut satu-satunya memenuhi target APBN dalam lifting Migas, dimana pencapaian kita sudah 101 persen, melebihi target 91 sampai 92 persen. Khusus acara ini kita akan memfokuskan beberapa hal di antaranya; lifting, produksi dan cost recovery serta tata kelola migas”.



Penyerahan cendera mata oleh Avicenia Darwis kepada Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat

Pada rakor tersebut, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno mengatakan “Humas merupakan corong perusahaan untuk menyampaikan informasi dan mensosialisasikan program perusahaan kepada masyarakat. Rakor ini sangat penting dengan menghadirkan beberapa nara sumber yang kompeten yang pastinya akan memperkaya pengetahuan humas KKKS”, kata Irwan dalam sambutannya ketika membuka acara rakor.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan “Kita juga inginkan kerjasama antara instansi dan perusahaan ada timbal baliknya, sehingga perusahaan bisa pro aktif dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sinergi yang ujungnya menimbulkan efek di masyarakat,”. Kemudian beliau menegaskan bahwa SKK Migas memastikan bahwa Sumatera Barat akan menjadi penghasil Migas dalam dua tahun mendatang, setelah ditemukan cadangan Migas di Kabupaten Sijunjung.

Rakor hari kedua diisi kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait mekanisme pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disampaikan oleh CPI, EMP, Premier Oil/Medco EP Natuna, Pertamina EP serta SPR Langgak. Masing-masing KKKS diwakili oleh pimpinan Humas dan pada akhir pelaksanaan FGD, Yanti Triwadiantini selaku praktisi PPM memberikan saran dan masukan agar pelaksanaan PPM KKKS menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

Yunida Mahpuzoh selaku Manager Business Support SPR Langgak dalam pemaparannya menjelaskan bahwa SPR Langgak sejak beroperasi tahun 2010 hingga sekarang senantiasa berusaha merealisasikan program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat disekitar wilayah operasi dibarengi dengan kemampuan perusahaan saat itu. Hingga saat ini, PPM SPR Langgak meliputi lima program, terdiri dari: pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan lindung lingkungan.

Yunida Mahpuzoh, Manager Business Support SPR Langgak memaparkan implementasi SDG’s dalam Program Pengembangan Masyarakat PT SPR Langgak pada Rakor Humas di Padang

Pada akhir pemaparan, beliau menegaskan “SPR Langgak akan terus berupaya merealisasikan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengacu kepada upaya pencapaian sustainable development goals dalam seluruh program pemberdayaan masyarakat yang akan dijalankan.” (raf)

Pages:
Edit